PPh Pasal 21 atas THR
Hari Raya Idulfitri tinggal sepuluh hari lagi. Selain bersuka cita meraih kemenangan setelah sebulan berpuasa, ada lagi yang ditunggu-tunggu. Tak salah lagi, THR alias Tunjangan Hari Raya.
Setiap pengusaha wajib memberikan T H R kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja 3 bulan secara terus menerus atau lebih yang diberikan satu kali dalam satu tahun, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Bagi Pekerja di Perusahaan.
Berdasarkan Peraturan Menteri tersebut di atas, yang dimaksud dengan THR adalah :
Tunjangan Hari Raya Keagamaan yang selanjutnya disebut THR, adalah pendapatan pekerja yang wajib dibayarkan oleh Pengusaha kepada pekerja atau keluarganya menjelang Hari Raya Keagamaan yang berupa uang atau bentuk lain.
Berdasarkan definisi di atas jelas bahwa THR adalah pendapatan bagi pekerja atau dalam bahasa kerennya adalah merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang diterima pekerja, sehingga termasuk objek pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.
Penghitungan PPh Pasal 21 atas THR
Penghitungan PPh Pasal 21 atas THR diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER – 31/PJ/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
Dalam PER-31/PJ/2012, THR masuk dalam pengertian penghasilan pegawai tetap yang bersifat tidak teratur sebagaimana diatur dalam Pasal 1 sebagai berikut ;
Penghasilan Pegawai Tetap yang Bersifat Tidak Teratur adalah penghasilan bagi Pegawai Tetap selain penghasilan yang bersifat teratur, yang diterima sekali dalam satu tahun atau periode lainnya, antara lain berupa bonus, Tunjangan Hari Raya (THR), jasa produksi, tantiem, gratifikasi, atau imbalan sejenis lainnya dengan nama apapun.
Karena termasuk dalam Penghasilan Pegawai Tetap maka pada prinsipnya penghitungan PPh Pasal 21-nya dilakukan sebagaimana kita menghitung PPh 21 atas gaji bulanan. Namun ada perbedaan sedikit sebagaimana contoh penghitungan yang ada dalam lampiran PER-31/PJ/2012 sebagai berikut :
Contoh :
Joko Qurnain (tidak kawin) bekerja pada PT Qolbu Jaya dengan memperoleh gaji sebesar Rp2.500.000,00 sebulan. Pada tanggal 15 Juli 2014 Joko Qurnain memperoleh THR sebesar Rp5.000.000,00 sehingga pada bulan Juli 2014 Joko Qurnain memperoleh penghasilan berupa gaji sebesar Rp2.500.000,00 dan THR sebesar Rp5.000.000,00. Setiap bulannya Joko Qurnain membayar iuran pensiun ke dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp60.000,00
Cara menghitung PPh Pasal 21 atas THR adalah sebagai berikut :
PPh Pasal 21 atas Gaji dan Bonus (penghasilan setahun):
Gaji setahun (12xRp2.500.000,00) Rp 30.000.000,00
THR Rp 5.000.000,00 (+)
Penghasilan bruto setahun Rp 35.000.000,00
Pengurangan :
Biaya Jabatan 5% x Rp 35.000.000,00 Rp 1.750.000,00
luran pensiun setahun 12 x Rp 60.000,00 Rp 720.000,00 (+)
Rp 2.470.000,00 (-)
Penghasilan neto setahun Rp 32.530.000,00
PTKP
untuk WP sendiri Rp 24.300.000,00 (-)
Penghasilan Kena Pajak Rp 8.230.000,00
PPh Pasal 21 terutang
5% x Rp 8.230.000,00 Rp 411.500,00
PPh Pasal 21 atas Gaji setahun
Gaji setahun (12 x Rp2.500,000,00) Rp 30.000.000,00
Pengurangan :
Biaya Jabatan 5% x Rp 30.000.000,00 Rp 1.500.000,00
luran pensiun setahun 12 x Rp 60.000,00 Rp 720.000,00 (+)
Rp 2.220.000,00 (-)
Penghasilan neto setahun Rp 27.780.000,00
PTKP
Untuk WP sendiri Rp 24.300.000,00 (-)
Penghasilan Kena Pajak Rp 3.480.000,00
PPh Pasal 21 terutang
5% x Rp 3.480.000,00 Rp 174.000,00
PPh Pasal 21 atas THR
PPh Pasal 21 atas Bonus adalah:
Rp 411.500,00 – Rp 174.000,00 = Rp 237.500,00
Saat Terutang, Saat Penyetoran dan Saat Pelaporan PPh Pasal 21 atas THR
Berdasarkan Pasal 21 PER 31/PJ/2012 ini diatur bahwa PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 terutang bagi Penerima Penghasilan pada saat dilakukan pembayaran atau pada saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan.
Sedangkan dalam Pasal 24 diatur sebagai berikut :
ayat 1
PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang dipotong oleh Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 untuk setiap Masa Pajak wajib disetor ke Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, paling lama 10 (sepuluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.
ayat 2
Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 wajib melaporkan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 untuk setiap Masa Pajak yang dilakukan melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 terdaftar, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.
Jadi dalam contoh di atas, maka PPh Pasal 21 atas THR harus dipotong pada saat pembayaran THR yaitu di bulan 15 Juli 2014, kemudian disetorkanke bank persepsi paling lambat tanggal 10 Agustus 2014 dan dilaporkan ke KPP dalam SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak Juli 2014 paling lambat tanggal 20 Agustus 2014.
Untuk Wajib Pajak yang pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21-nya menggunakan e-SPT PPh PAsal 21/26 Tahun 2014, maka PPh Pasal 21 atas THR ini diinput sama dengan waktu penginputan Daftar Pemotongan Pajak (1721-I) untuk Satu Masa Pajak. Apabila ada banyak karyawan/pekerja penerima THR, maka untuk penginputannya bisa menggunakan impor data bukti potong. Ada pun tata caranya silakan Anda lihat di posting kami sebelumnya di sini dan di sini
Ngga terlalu susah kan? Makanya jangan lupa jika Anda sudah membayar THR jangan lupa bayar pajaknya.
Semoga membantu.
Terima kasih
Sigit Raharjo (KP2KP Pelaihari)
Referensi :
Suluh Pajak 